TNI-AL Kaji Percepatan Penggantian Nomad

Rabu, 9 September 2009 13:14 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam | Dibaca 514 kali

Pesawat CN-235-TNI AL/ilustrasi (ANTARA)@

Jakarta (ANTARA News) - Mabes TNI Angkatan Laut mengkaji percepatan penggantian pesawat udara Nomad dengan CN-235 buatan PT Dirgantara Indonesia, menyusul kecelakaan yang menimpa pesawat Nomad P-837 di Kalimantan Timur, Senin (7/9), hingga mengakibatkan empat orang meninggal dunia.

"Saat ini, kita masih nyatakan pesawat udara Nomad masih layak pakai meski usianya sudah sangat tua dan kini jumlahnya tinggal tujuh unit dari semula 42 unit," kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Iskandar Sitompul ketika dikonfirmasi ANTARA News di Jakarta, Rabu.

Ia mengemukakan, untuk sementara waktu tujuh unit pesawat Nomad yang tersisa tidak dioperasionalkan guna penyelidikan lebih lanjut tentang sebab-musabab jatuhnya pesawat Nomad tersebut.

"Sambil melakukan penyelidikan, kita juga mengkaji kemungkinan untuk mempercepat penggantian Nomad dengan CN-235 MPA dari PT DI," kata Iskandar.

Setidaknya dalam waktu dekat ini, akan ada tiga pesawat jenis CN-235 yang dipesan TNI AL dari PT DI.

Rencana pembelian ini diharapkan menjadi tonggak penambahan sekaligus peremajaan alat utama sistem senjata (alutsista) di Pusat Penerbangan TNI AL (Puspenerbal).

Pesawat jenis CN-235 ini dilengkapi dengan patroli maritim, radar, dan sarana lain pendukung pelaksanaan tugas. Saat ini, TNI AL menerapkan standar baru operasional alutsista yang ada. Ia menegaskan, hanya ada dua kriteria operasional alutsista TNI AL, yakni siap dan tidak siap operasional.

Pesawat Nomad P-837 yang jatuh pada awal pekan ini merupakan buatan Australia 1982. Keseluruhan pesawat Nomad yang dimiliki TNI AL sebanyak 42 unit, dan sebanyak 23 unit telah disimpan, sedangkan 19 unit lainnya masih dapat dioperasionalkan, namun dari 19 unit tersebut hanya 14 unit yang akan disiapkan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Dari jumlah tersebut, baru delapan unit yang sampai saat ini dinyatakan sudah laik terbang. Namun, kini tinggal tujuh karena kecelakaan pada Senin (7/9). (*)

Pengadaan Kapal Selam Sudah Mendesak

Minggu, 6 September 2009 16:15 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam | Dibaca 577 kali

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Militer dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, pengadaan kapal selam mendesak dilakukan mengingat kondisi geografis dan kekuatan pertahanan kawasan regional saat ini.

"Efek tangkalnya yang sangat tinggi diharapkan bisa mengurangi potensi ancaman. Jangan ditunda-tunda pembeliannya," katanya, ketika dihubungi di Jakarta, Minggu.

Kendala keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah dalam pengadaan alat utama sistem senjata strategis seperti kapal selam, dapat disiasati dengan kesetaraan kualitas kemampuan tempur dengan kapal selam yang dimiliki negara lain.

"Dengan anggaran terbatas tidak perlu bicara kuantitas. Kesetaraan kualitas lebih penting diperhatikan," katanya.

Jaleswari mengemukakan, Dephan dan TNI berani mereduksi alat utama sistem persenjataan yang sudah tidak layak pakai. Anggaran perbaikan senjata lawas tersebut bisa dialokasikan untuk membayar cicilan.

Khusus untuk TNI AL diharapkan memiliki teknologi pemantauan antikapal selam yang dipasang di pulau-pulau yang rawan dilalui kapal selam negara lain.

"Tapi semua langkah ini percuma kalau Indonesia belum memiliki visi kemaritiman yang kuat," katanya menegaskan.

Pada 2011 Indonesia, berencana menambah dua kapal selam untuk TNI Angkatan Laut dan kini masih dibahas di Departemen Pertahanan yang telah mengantongi dua negara yang menjadi negara produsen yakni Korea Selatan dan Rusia.

Pengadaan dua kapal selam baru tersebut, sebenarnya masuk dalam alokasi Kredit Ekspor 2004-2009. Namun, keterbatasan anggaran yang disediakan mengakibatkan pengadaannya tersendat hingga kini.

"Kami upayakan dapat segera teken kontrak pada 2011," ujar Menteri Pertahanan Juwono.(*)

China Dukung Indonesia Tingkatkan Keamanan Selat Malaka

Rabu, 1 Juli 2009 17:22 WIB | Mancanegara | Asia/Pasifik | Dibaca 205 kali

Menlu Hassan Wirajuda (kiri) bersama Menlu China Yang Jiechi (01/07/09). (ANTARA/Ahmad Wijaya)

Beijing, 1/7 (ANTARA) - China mendukung sepenuhnya upaya Indonesia menciptakan keamanan di Selat Malaka, khususnya bagi perlindungan pelayaran nasional dan internasional yang melintas di sana dari perompakan.

"Kami mendukung Indonesia dalam upaya menciptakan keamanan dengan memberantas perompak yang ada di Selat Malaka," kata Menlu China Yang Jiechi, di Beijing, Rabu, ketika melakukan pertemuan dan pembicaraan dengan Menlu Hassan Wirajuda sebelum penandatanganan naskah kerjasama ekstradisi RI-China.

Menurut dia, situasi aman dari perompak di wilayah Selat Malaka sangat penting bagi kelancaran pelayaran internasional, sehingga China berharap agar Indonesia bisa menciptakan situasi aman di selat itu.

Pemerintah China sendiri, katanya, mengajak dan siap melakukan upaya pengamanan bersama dengan Indonesia di wilayah Selat Malaka apabila memang dibutuhkan.

"Kami sangat menghormati peran penting Indonesia dalam upaya menciptakan keselamatan pelayaran di Selat Malaka," katanya.

Menlu Hassan mengucapkan terima atas dukungan China dalam upaya menciptakan kawasan aman dari perompak di Selat Malaka dan upaya tersebut sampai kini terus dilakukan.

Indonesia, katanya, selama ini terus berupaya dengan kemampuan yang ada untuk bisa menciptakan situasi aman Selat Malaka sehingga kapal yang melintas bisa aman.

"Beberapa saat lalu ada beberapa negara asing yang ingin membantu Indonesia menjaga keamanan di Selat Malaka, tapi kita tolak," kata Menlu Hassan.

Indonesia memandang strategis dan penting keberadaan Selat Malaka yang banyak dilalui oleh sejumlah pelayaran internasional, sehingga upaya aman diupayakan bisa tetap terjaga.(*)

COPYRIGHT © 2009

Indonesia Fleet Review Diikuti 24 Negara

Jumat, 26 Juni 2009 06:44 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam | Dibaca 302 kali

(FotoANTARA)

Jakarta (ANTARA News) - Sebanyak 24 unit kapal perang milik Angkatan Laut (AL) asing direncanakan akan mengisi "Indonesia Fleet Review" (IFR), atau parade kapal perang asing di Bitung, Manado, pada 17-19 Agustus 2009.

Kepala Staf Armada Barat, Laksamana Bambang Suwanto, pada malam resepsi peringatan Hari Angkatan Bela Diri Jepang, di Jakarta, Kamis, mengatakan parade bersama itu merupakan implementasi bagian dari hubungan persahabatan antar militer khususnya angkatan laut.

"Sesama angkatan laut, kami menjalin prinsip-prinsip persaudaraan di laut, dan parade yang sama juga diikuti Indonesia ke China dan Korea, baru-baru ini," katanya.

Bambang Suwanto mengatakan, 24 kapal perang AL itu antara lain berasal dari Amerika Serikat, Cina, Pakistan, AL negara-negara ASEAN, Eropa, Prancis, Inggris, Jepang dan Rusia.

Selain 24 kapal perang asing, juga dihadirkan 10 kapal perang TNI-AL, akan ada minimal 150 kapal layar dan yacht dari 26 negara yang meramaikan perairan Kawanua itu.

"Kehadiran 24 kapal perang asing menunjukkan bahwa negara lain menghormati keberadaan Indonesia. Apalagi memang hubungan angkatan laut antarnegara di dunia sangat erat," katanya.

Pelaksanaan IFR ini, katanya lagi, juga sekaligus menunjukkan keberadaan Indonesia sebagai negara maritim terbesar dengan potensi kelautannya yang sangat luar biasa.

LTC Jacques Rinando, Atase Pertahanan (laut) Perancis, mengatakan, IFR merupakan salah satu kegiatan guna meningkatkan hubungan multilateral untuk menjaga keamanan di laut dan khususnya membentuk hubungan bilateral Perancis - Indonesia.

Khusus untuk hubungan bilateral, katanya menjelaskan, Perancis antara lain melakukan tukar menukar informasi dengan Indonesia, serta melakukan pelatihan-pelatihan bagi angkatan laut Indonesia.

"Untuk mendukung kegiatan pelatihan itu antara lain kami mengagendakan kunjungan kapal perang Perancis enam kali setahun ke Indonesia," katanya.

Col Keith Rodrigues Atase Pertahanan (laut) Singapura, mengatakan, silaturahmi antar militer laut dunia perlu dijalin terus khususnya terkait banyaknya ancaman-ancaman baru yang muncul di laut.

"Tanpa kerjasama antar negara, ancaman-ancaman itu tidak bisa dikerjakan sendiri seperti dalam mengatasi masalah pembajakan di laut, dan ancaman terhadap tidak dihormatinya batas-batas laut suatu negara," katanya.(*)

Indonesia Bahas Kerja Sama Kelautan dengan Jepang

Jumat, 26 Juni 2009 06:15 WIB | Peristiwa | Umum | Dibaca 252 kali

ANTARA/Fouri Gesang Sholeh)

Jakarta (ANTARA News) - Indonesia membahas kerja sama tentang keamanan laut (Kamla) dengan Jepang, kata Direktur Kerja sama Internasional Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Departemen Pertahanan, Brigjen TNI Syaiful Anwar di Jakarta, Kamis.

Kerja sama dengan Jepang itu bukan saja masalah keamanan di laut saja tetapi pihak Indonesia telah mengirimkan taruna untuk didik di negara tersebut, kata Syaiful Anwar, usai seminar kerja sama TNI dan pasukan beladiri Jepang di Jakarta.

"Jepang menyatakan siap membantu Indonesia masalah keamanan laut," katanya.

Sehubungan itu pihaknya terus membahas masalah kerja sama tersebut supaya keamanan laut di perairan Indonesia semakin baik, kata dia.

Pentingnya keamanan laut itu karena permasalahan perairan menyangkut berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat banyak seperti faktor ekonomi, kata dia.

Melalui laut negara bisa melaksanakan ekspor impor dan juga dapat meningkatkan pendapatan melalui perikanan, ujar dia.

Oleh karena itu keamanan di laut cukup penting sehingga pihaknya perlu melaksanakan kerja sama antara lain dengan Jepang.

Mengenai target kerja sama itu, ia belum bisa menyebutkan karena permasalahan tersebut masih terus dibahas.

Lebih lanjut dia mengatakan, masalah keamanan laut banyak unsur yang terkait seperti TNI, Polri, dan Bea Cukai sehingga pihaknya terus melaksanakan koordinasi.

Namun lanjut dia, kerja sama dengan Jepang itu bukan saja masalah keamanan di laut saja tetapi pihak Indonesia telah mengirimkan taruna untuk didik di negara tersebut.

Dipilihnya Jepang untuk kerja sama karena saat ini negara tersebut cukup strategis untuk dijadikan panutan, ujar dia lagi.

Keamanan laut bagi TNI mempunyai dua fungsi yakni sebagai penegak kedaulatan rakyat demi lebih kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan masalah hukum laut, tambah dia.(*)

COPYRIGHT © 2009

TNI AL Ganti Pesawat Nomad dengan CN-235

Selasa, 23 Juni 2009 17:02 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam | Dibaca 351 kali

Sidoarjo (ANTARA News) - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) secara bertahap akan mengganti pesawat jenis Nomad ke pesawat jenis CN-235 MPA, untuk mendukung sistem armada terpadu dalam rangka menjaga seluruh perairan nasional Indonesia.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno, S.H., ditemui usai upacara HUT Penerbangan TNI AL ke-53 di lapangan udara angkatan laut (Lanudal) Juanda, Selasa, mengatakan, secara bertahap akan mengganti pesawat jenis Nomad ke jenis CN-235 MPA.

"Secara bertahap seluruh pesawat jenis Nomad tersebut akan diganti dengan jenis CN-235 MPA yang diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia (DI)," katanya.

Dalam waktu dekat ini, akan ada tiga pesawat jenis CN-235 MPA yang dipesan dari PT DI.

Rencana pembelian ini diharapkan menjadi tonggak penambahan sekaligus peremajaan alat utama sistem senjata (alutsista) di Pusat Penerbangan TNI AL (Puspenerbal).

Pesawat jenis CN-235 MPA ini dilengkapi dengan patroli maritim, radar, dan sarana lain pendukung pelaksanaan tugas.

Saat ini, TNI AL menerapkan standar baru operasional alutsista yang ada. Ia menegaskan, hanya ada dua kriteria operasional alutsista TNI AL, yakni siap dan tidak siap operasional.

Ia mengatakan, TNI AL sudah membuat perencanaan matang dengan prioritas alutsista, guna mendorong operasi sistem senjata armada terpadu untuk menjaga perairan nasional.

Dengan standar penilaian tersebut, TNI AL akan melakukan evaluasi kesiapan alutsista. Untuk alutsista yang dinyatakan siap operasional akan diberikan anggaran pemeliharaan didukung teknisi berpengalaman, agar bisa berfungsi maksimal.

Sedangkan untuk alustista yang tidak siap operasional, tidak akan dipakai dan secara bertahap akan dihapus dari inventarisasi negara, katanya menegaskan.(*)

Militer Indonesia-Prancis Perluas Kerja Sama

Jumat, 19 Juni 2009 19:01 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam | Dibaca 447 kali

Jakarta (ANTARA News) - Militer Indonesia dan Prancis sepakat untuk meningkatkan dan memperluas kerja sama militer dan pertahanan kedua negara yang telah terjalin baik.

"Indonesia memiliki potensi yang besar, sehingga kerja sama bisa makin ditingkatkan, mulai dari pendidikan, latihan bersama, penanggulangan terorisme, pembajakan dan pengamanan obyek vital lepas pantai," kata Panglima Armada Kawasan Samudera Hindia Angkatan Laut Prancis (ALINDIEN) Laksamana Madya Gerard Valin, saat mengadakan kunjungan kepada Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksamana Madya TNI Didik Heru Purnomo, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Indonesia yang telah ikut berpartisipasi dalam misi perdamaian PBB, dengan mengirimkan pasukan darat maupun laut.

Pada kesempatan yang sama, Kasum TNI Laksamana Madya TNI Didik Heru Purnomo berharap kerja sama yang telah berjalan antara dua pihak, dapat ditingkatkan terutama untuk bidang pendidikan dan latihan.

Sebelum bertemu Kasum TNI, Valin diterima oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno untuk membahas berbagai format kerja sama yang sudah berjalan maupun yang akan dilakukan.

Sejak Rabu (17/6) kapal perang BCR VAR A 608 sandar di Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil). Kapal jenis kapal logistik dan pusat komando serta memiliki persenjataan antara lain Oerlikon 40 mm, senapan 12,7 mm dan rudal Simbad. Kapal diperlengkapi pula hanggar yang mampu menampung satu helicopter jenis Allouette III dan deck landasan yang mampu untuk didarati helicopter jenis Dauphin dan Puma.(*)