Jumat, 26 Juni 2009

Indonesia Fleet Review Diikuti 24 Negara

Jumat, 26 Juni 2009 06:44 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam | Dibaca 302 kali

(FotoANTARA)

Jakarta (ANTARA News) - Sebanyak 24 unit kapal perang milik Angkatan Laut (AL) asing direncanakan akan mengisi "Indonesia Fleet Review" (IFR), atau parade kapal perang asing di Bitung, Manado, pada 17-19 Agustus 2009.

Kepala Staf Armada Barat, Laksamana Bambang Suwanto, pada malam resepsi peringatan Hari Angkatan Bela Diri Jepang, di Jakarta, Kamis, mengatakan parade bersama itu merupakan implementasi bagian dari hubungan persahabatan antar militer khususnya angkatan laut.

"Sesama angkatan laut, kami menjalin prinsip-prinsip persaudaraan di laut, dan parade yang sama juga diikuti Indonesia ke China dan Korea, baru-baru ini," katanya.

Bambang Suwanto mengatakan, 24 kapal perang AL itu antara lain berasal dari Amerika Serikat, Cina, Pakistan, AL negara-negara ASEAN, Eropa, Prancis, Inggris, Jepang dan Rusia.

Selain 24 kapal perang asing, juga dihadirkan 10 kapal perang TNI-AL, akan ada minimal 150 kapal layar dan yacht dari 26 negara yang meramaikan perairan Kawanua itu.

"Kehadiran 24 kapal perang asing menunjukkan bahwa negara lain menghormati keberadaan Indonesia. Apalagi memang hubungan angkatan laut antarnegara di dunia sangat erat," katanya.

Pelaksanaan IFR ini, katanya lagi, juga sekaligus menunjukkan keberadaan Indonesia sebagai negara maritim terbesar dengan potensi kelautannya yang sangat luar biasa.

LTC Jacques Rinando, Atase Pertahanan (laut) Perancis, mengatakan, IFR merupakan salah satu kegiatan guna meningkatkan hubungan multilateral untuk menjaga keamanan di laut dan khususnya membentuk hubungan bilateral Perancis - Indonesia.

Khusus untuk hubungan bilateral, katanya menjelaskan, Perancis antara lain melakukan tukar menukar informasi dengan Indonesia, serta melakukan pelatihan-pelatihan bagi angkatan laut Indonesia.

"Untuk mendukung kegiatan pelatihan itu antara lain kami mengagendakan kunjungan kapal perang Perancis enam kali setahun ke Indonesia," katanya.

Col Keith Rodrigues Atase Pertahanan (laut) Singapura, mengatakan, silaturahmi antar militer laut dunia perlu dijalin terus khususnya terkait banyaknya ancaman-ancaman baru yang muncul di laut.

"Tanpa kerjasama antar negara, ancaman-ancaman itu tidak bisa dikerjakan sendiri seperti dalam mengatasi masalah pembajakan di laut, dan ancaman terhadap tidak dihormatinya batas-batas laut suatu negara," katanya.(*)

Indonesia Bahas Kerja Sama Kelautan dengan Jepang

Jumat, 26 Juni 2009 06:15 WIB | Peristiwa | Umum | Dibaca 252 kali

ANTARA/Fouri Gesang Sholeh)

Jakarta (ANTARA News) - Indonesia membahas kerja sama tentang keamanan laut (Kamla) dengan Jepang, kata Direktur Kerja sama Internasional Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Departemen Pertahanan, Brigjen TNI Syaiful Anwar di Jakarta, Kamis.

Kerja sama dengan Jepang itu bukan saja masalah keamanan di laut saja tetapi pihak Indonesia telah mengirimkan taruna untuk didik di negara tersebut, kata Syaiful Anwar, usai seminar kerja sama TNI dan pasukan beladiri Jepang di Jakarta.

"Jepang menyatakan siap membantu Indonesia masalah keamanan laut," katanya.

Sehubungan itu pihaknya terus membahas masalah kerja sama tersebut supaya keamanan laut di perairan Indonesia semakin baik, kata dia.

Pentingnya keamanan laut itu karena permasalahan perairan menyangkut berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat banyak seperti faktor ekonomi, kata dia.

Melalui laut negara bisa melaksanakan ekspor impor dan juga dapat meningkatkan pendapatan melalui perikanan, ujar dia.

Oleh karena itu keamanan di laut cukup penting sehingga pihaknya perlu melaksanakan kerja sama antara lain dengan Jepang.

Mengenai target kerja sama itu, ia belum bisa menyebutkan karena permasalahan tersebut masih terus dibahas.

Lebih lanjut dia mengatakan, masalah keamanan laut banyak unsur yang terkait seperti TNI, Polri, dan Bea Cukai sehingga pihaknya terus melaksanakan koordinasi.

Namun lanjut dia, kerja sama dengan Jepang itu bukan saja masalah keamanan di laut saja tetapi pihak Indonesia telah mengirimkan taruna untuk didik di negara tersebut.

Dipilihnya Jepang untuk kerja sama karena saat ini negara tersebut cukup strategis untuk dijadikan panutan, ujar dia lagi.

Keamanan laut bagi TNI mempunyai dua fungsi yakni sebagai penegak kedaulatan rakyat demi lebih kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan masalah hukum laut, tambah dia.(*)

Selasa, 23 Juni 2009

TNI AL Ganti Pesawat Nomad dengan CN-235

Selasa, 23 Juni 2009 17:02 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam | Dibaca 351 kali

Sidoarjo (ANTARA News) - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) secara bertahap akan mengganti pesawat jenis Nomad ke pesawat jenis CN-235 MPA, untuk mendukung sistem armada terpadu dalam rangka menjaga seluruh perairan nasional Indonesia.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno, S.H., ditemui usai upacara HUT Penerbangan TNI AL ke-53 di lapangan udara angkatan laut (Lanudal) Juanda, Selasa, mengatakan, secara bertahap akan mengganti pesawat jenis Nomad ke jenis CN-235 MPA.

"Secara bertahap seluruh pesawat jenis Nomad tersebut akan diganti dengan jenis CN-235 MPA yang diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia (DI)," katanya.

Dalam waktu dekat ini, akan ada tiga pesawat jenis CN-235 MPA yang dipesan dari PT DI.

Rencana pembelian ini diharapkan menjadi tonggak penambahan sekaligus peremajaan alat utama sistem senjata (alutsista) di Pusat Penerbangan TNI AL (Puspenerbal).

Pesawat jenis CN-235 MPA ini dilengkapi dengan patroli maritim, radar, dan sarana lain pendukung pelaksanaan tugas.

Saat ini, TNI AL menerapkan standar baru operasional alutsista yang ada. Ia menegaskan, hanya ada dua kriteria operasional alutsista TNI AL, yakni siap dan tidak siap operasional.

Ia mengatakan, TNI AL sudah membuat perencanaan matang dengan prioritas alutsista, guna mendorong operasi sistem senjata armada terpadu untuk menjaga perairan nasional.

Dengan standar penilaian tersebut, TNI AL akan melakukan evaluasi kesiapan alutsista. Untuk alutsista yang dinyatakan siap operasional akan diberikan anggaran pemeliharaan didukung teknisi berpengalaman, agar bisa berfungsi maksimal.

Sedangkan untuk alustista yang tidak siap operasional, tidak akan dipakai dan secara bertahap akan dihapus dari inventarisasi negara, katanya menegaskan.(*)

Jumat, 19 Juni 2009

Militer Indonesia-Prancis Perluas Kerja Sama

Jumat, 19 Juni 2009 19:01 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam | Dibaca 447 kali

Jakarta (ANTARA News) - Militer Indonesia dan Prancis sepakat untuk meningkatkan dan memperluas kerja sama militer dan pertahanan kedua negara yang telah terjalin baik.

"Indonesia memiliki potensi yang besar, sehingga kerja sama bisa makin ditingkatkan, mulai dari pendidikan, latihan bersama, penanggulangan terorisme, pembajakan dan pengamanan obyek vital lepas pantai," kata Panglima Armada Kawasan Samudera Hindia Angkatan Laut Prancis (ALINDIEN) Laksamana Madya Gerard Valin, saat mengadakan kunjungan kepada Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksamana Madya TNI Didik Heru Purnomo, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Indonesia yang telah ikut berpartisipasi dalam misi perdamaian PBB, dengan mengirimkan pasukan darat maupun laut.

Pada kesempatan yang sama, Kasum TNI Laksamana Madya TNI Didik Heru Purnomo berharap kerja sama yang telah berjalan antara dua pihak, dapat ditingkatkan terutama untuk bidang pendidikan dan latihan.

Sebelum bertemu Kasum TNI, Valin diterima oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno untuk membahas berbagai format kerja sama yang sudah berjalan maupun yang akan dilakukan.

Sejak Rabu (17/6) kapal perang BCR VAR A 608 sandar di Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil). Kapal jenis kapal logistik dan pusat komando serta memiliki persenjataan antara lain Oerlikon 40 mm, senapan 12,7 mm dan rudal Simbad. Kapal diperlengkapi pula hanggar yang mampu menampung satu helicopter jenis Allouette III dan deck landasan yang mampu untuk didarati helicopter jenis Dauphin dan Puma.(*)

Kamis, 11 Juni 2009

Malaysia Tarik Kapal Perangnya dari Ambalat

Tangerang - Tim Delegasi Komisi I DPR-RI mengatakan Malaysia siap menarik kapal patroli dari perairan Ambalat dan akan memberikan sanksi tegas kepada prajuritnya bila memicu konflik di Ambalat, demikian Ketua Rombongan Delegasi Ambalat Yusron Izra Mahendra di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Kamis (11/6) malam.

"Dalam kesepakatan dengan Malayasia, pejabat Malaysia sepakat mengurangi aktivitas kapal patroli di perairan Ambalat dan siap menarik pasukannya," katanya.

Menurut Yusron, perundingan Tim Delegasi Ambalat dengan Wakil Ketua DPRD Malaysia Datuk Wan Junaidi, Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Sri Ahmad, dan Wakil Menteri Luar Negeri Senator Kohilan A Pillay beserta Panglima Diraja Malaysia Laksamana Tan Sri Datuk Sri Abdul Azis Jaafar, telah mencapai beberapa kesepakatan.

"Bahwa Malaysia tidak ingin terjadi kontak fisik dengan Indonesia, dan dalam kasus Ambalat kedua belah pihak sepakat untuk cooling down," katanya.

Tim Delegasi menegaskan kepada para petinggi Malaysia bahwa Ambalat merupakan wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982 yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Indonesia juga pernah mengebor minyak di Ambalat sejak dulu, tetapi Malaysia mengaku Ambalat miliknya sebagai negara kepulaun sejak tahun 1979," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Delegasi Happy Bone Zulkarnain mengaku, petinggi militer Malaysia menjelaskan bahwa patroli kapal Malaysia di Ambalat bukan untuk menyerang Indonesia.

"Kami tidak akan berperang dengan Indonesia, dalam keadaan apa pun kita akan memperbaiki hubungan baik dan persaudaraan dengan Indonesia," kata Bone menirukan ucapan Panglima Tentera Diraja Malaysia Laksamana Tan Sri Datuk Sri Abdul Azis Jaafar saat bertemu tim delegasi Indonesia.

Bone mengatakan, militer siap memberikan sanksi tegas kepada prajuritnya yang menyerang tentara Indonesia di Ambalat,

"Dia (Panglima Diraja Malaysia) berkata akan menjatuhkan hukuman kepada anak buahnya, dan bila terjadi konflik itu Panglima Diraja akan meminta maaf kepada Indonesia secara tertulis," tambahnya.

Namun, selama lawatan dua hari ke Malaysia, tim delegasi tidak memperoleh jaminan dan komitmen Malaysia bahwa Ambalat merupakan wilayah Indonesia.

"Secara politik memang ada kesepakatan, namun secara hukum international laut Malaysia belum mengakui Ambalat itu milik Indonesia," kata Bone kepada ANTARA.(Ant)

Rabu, 10 Juni 2009

Panglima Tentara Laut Malaysia Minta Maaf

Rabu, 10 Juni 2009 13:27 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam | Dibaca 1259 kali

Jakarta, (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi I DPR bidang Pertahanan, Yusron Ihza Mahendra, menerima permintaan maaf dari Panglima Laut Tentara Diraja Malaysia, Laksamana Abdul Aziz Jafar.

"Panglima juga berjanji akan menjauhkan tentaranya dari laut Ambalat, agar tidak terjadi `clash` fisik dengan pasukan TNI Angkatan Laut," katanya melalui hubungan telepon internasional langsung dari Kualalumpur, Rabu siang.

Saat ini, ia sedang memimpin delegasi Komisi I DPR RI untuk melakukan pertemuan maraton dengan sejumlah petinggi di Malaysia, terkait belasan pelanggaran perbatasan yang dilakukan Tentara Laut Diraja Malaysia di Blok Ambalat.

"Dalam pertemuan barusan, kami diterima oleh pihak Departemen Luar Negeri (Deplu) Malaysia. Dan pada kesempatan itu, kami mendesak pihak Deplu Malaysia mempercepat penyelesaian Ambalat. Pada kesempatan itulah Panglima Tentara Laut Diraja Malaysia menyampaikan permintaan maaf," kutipnya.

Sementara itu, pihak Deplu Malaysia sendiri, menurutnya, berjanji akan mempercepat penyelesaian diplomatik atas masalah Ambalat.

"Janji itu pun dinyatapan Wakil Menlu Malaysia, Philay setelah didesak Delegasi Komisi I DPR RI untuk Masalah Ambalat," tegas Yusron Ihza Mahendra (Fraksi Gabungan Bintang Pelopor Demokrasi).

Selama kunjungan resmi delegasi Parlemen Indoensia di Malaysia itu, dia didampingi tiga rekannya, yakni Hepi Bone Zulkarnaen (Fraksi Partai Golkar), Andreas Pareira (Fraksi PDI Perjuangan), Shidqi Wahab (Fraksi Partai Demokrat) dan Joko Susilo (Fraksi Partai Amanat Nasional).

Kepada delegasi Parlemen Indonesia itu, demikian Yusron Ihza Mahendra, Philay berulang kali menyatakan akan mempercepat perundingan dengan mitranya dari RI.

"Kami akan percepat perundingan sehingga capai hasil," kata Philay yang dikutip lagi oleh Yusron Ihza Mahendra.

Sementara itu, Panglima Laut Tentara Diraja Malaysia, Laksamana Abdul Aziz Jafar juga tak mau kalah untuk menyatakan keseriusannya mengakhiri konflik di Ambalat.

"Dia menyatakan akan menjauhkan tentaranya dari Laut Ambalat milik Indonesia, agar tidak terjadi `clash` fisik. Juga dia berkata: Kami sama sekali tidak mau berperang dengan Republik Indonesia," ujar Yusron Ihza Mahendra kembali mengutip pernyataan Panglima Laut Tentara Diraja Malaysia itu.

Abdul Aziz Jafar juga menyatakan permohonan maaf, jika benar tentaranya meledek pasukan TNI Angkatan Laut dan berhanhi akan menjatuhkan sanksi terhadap tentaranya itu.(*)

Rabu, 03 Juni 2009

Sengketa Ambalat

Deplu Diminta Layangkan Nota Diplomatik

Pada 2007 Malaysia melakukan 76 pelanggaran, 2008 ada 23 pelanggaran, 2009 11 pelanggaran.

Rabu, 3 Juni 2009, 18:00 WIB

Elin Yunita Kristanti, Muhammad Hasits

KSAL Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno (ANTARA/Eric Ireng)

VIVAnews - Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia di perairan Ambalat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat terbatas mendadak yang khusus membahas soal Ambalat.

"Pelanggaran yang dilakukan Malaysia pada tahun 2007 sebanyak 76 kali pelanggaran, tahun 2008 ada 23 kali pelanggaran, untuk tahun ini sudah 11 kali pelanggaran," kata Tedjo di Kantor Presiden, Rabu 3 Juni 2009.

Meski sudah berkali-kali diusir, Tedjo mengatakan kapal perang Malaysia tetap berupaya masuk ke wilayah Indonesia.

"Aturan sesuai arahan presiden sudah dilakukan, kita lakukan deteksi kemudian kita komunikasikan lalu kita bayangi dan kita usir keluar,"kata dia.

Aksi provokasi Malaysia, tambah Tedjo, juga sudah dilaporkan Departemen Luar Negeri.

"Untuk melayangkan nota diplomatik kepada Malaysia, ini yg kita laksanakan jadi kita tidak sampai menggunakan kontak senjata dan mereka setelah kita usir mereka mau keluar," tambah dia.

Saat ini, kata Tedjo, ada enam kapal perang RI dan tiga pesawat udara yang melaksankan patroli terus menerus sepanjang tahun di Ambalat.

Sengketa Ambalat makin memanas. Provokasi yang dilakukan kapal Malaysia kemarin bukan kali pertamanya. Kapal Perang TNI Angkatan Laut, KRI Untung Surapati-872 menghalau kapal perang milik Tentara Diraja Laut Malaysia, KD Yu-308 di perairan Blok Ambalat pada Senin 25 Mei 2009.

Blok Ambalat yang terletak di perairan Laut Sulawesi di sebelah timur Pulau Kalimantan, terus jadi obyek sengketa Indonesia-Malaysia. Akhir 2008 militer Indonesia memeringatkan Malaysia untuk tidak melakukan provokasi militer di wilayah Ambalat. Belajar dari lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia, TNI meningkatkan patroli di wilayah Ambalat.

Dalam setiap perundingan, Malaysia tetap berkeras bahwa Blok Ambalat merupakan bagian dari teritorinya. Bahkan mereka mengirimkan salinan nota diplomatik yang intinya memprotes kehadiran kekuatan TNI di Blok Ambalat.

Mengapa Ambalat jadi rebutan? Blok Ambalat dengan luas 15.235 kilometer persegi, ditengarai mengandung kandungan minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun.• VIVAnews

TNI AL Minta Deplu Tegur Malaysia

Rabu, 03/06/2009 16:25 WIB
Sengketa di Ambalat
TNI AL Minta Deplu Tegur Malaysia
Luhur Hertanto - detikNews

Jakarta - Pihak TNI AL mendesak Departemen Luar Negeri (Deplu) mengirimkan nota diplomatik pada Malaysia terkait tindak pelanggaran batas wilayah laut di Ambalat. Deplu juga harus mempercepat proses perundingan batas wilayah yang telah berjalan.

Demikian disampakan KSAL Marsekal Tedjo Edhie usai rapat koordinasi, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (3/6/2009).

"Surat permintaan akan saya kirimkan kepada Panglima TNI dengan tembusan ke Menlu RI. Nanti Panglima yang akan tindaklanjuti ke Menlu," ujar dia.

Sengketa tapal batas RI-Malaysia di perairan Ambalat mencuat sejak 2005. Semenjak itu tercatat pihak Malaysia melakukan aksi-aksi yang dinilai provokatif sebanyak 11 kali pada tahun 2009. Sedangkan pada 2006 terjadi 76 kali.

Pada kesempatan sama, Menko Polhukam Widodo AS juga menyatakan hendak minta Deplu mempercepat perundingan batas wilayah dengan Malaysia. Tidak saja laut Ambalat tapi juga perairan lain di sekitarnya.

"Perundingan sudah berjalan 23 kali dan yang ke 24 di Malaysia nanti kita minta agar ada akselerasi pencapaian kesepakatan," ujar Widodo.(lh/aan)

DPR Minta Bantuan Pemerintah Belanda

Sengketa Ambalat

DPR Minta Bantuan Pemerintah Belanda

Saat ini yang dibutuhkan meminta dukungan Belanda terkait pertahanan dalam konflik Ambalat

Rabu, 3 Juni 2009, 12:12 WIB

Amril Amarullah, Anggi Kusumadewi

(Vivanews)

VIVAnews - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia meminta bantuan pertahanan kepada pemerintah Belanda, khususnya Angkatan Laut Indonesia, untuk menghadapi kekuatan asing seperti Malaysia.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar kepada Ketua Erste Kamer (Senate) Belanda Mrs. Yvonne Ema Timmerman Buck saat melakukan pertemuan dengan pimpinan DPR, hari ini, Rabu 3 Juni 2009.

"Saat ini yang kami butuhkan meminta dukungan Belanda terkait pertahanan dalam konflik Ambalat," kata Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar usai bertemu dengan Ketua Erste Kamer (Senate) Belanda Mrs. Yvonne Ema Timmerman Buck.

Indonesia dalam hal ini meminta bantuan kerjasama berupa peningkatan kualitas kapal-kapal pertahanan laut Indonesia, untuk menghadapi kekuatan-kekuatan asing di wilayah perbatasan dengan negara lain.

Tetapi perlu ditekankan, DPR sifatnya hanya membuka pintu saja dengan Belanda. Selanjutnya pemerintah yang akan menentukan tindak lanjut keinginan kerjasama itu.

"DPR hanya membuka pintu agar dalam krisis Ambalat ini, Belanda bisa mempertimbangkan untuk membantu Indonesia dalam meningkatkan kualitas atau mutu kapal Indonesia," tuturnya.

Sementara Senat Belanda Mrs. Yvonne Ema Timmerman Buck, menyatakan dukungannya dan menyambut baik keinginan Indonesia, tetapi akan membicarakan hal ini dengan pemerintah Belanda.• VIVAnews

BERITA TERKAIT

Enam KRI & Tiga Pesawat Siaga di Ambalat

Pesawat intai maritim ikut membantu penghalauan kapal perang Malaysia.

Rabu, 3 Juni 2009, 11:05 WIB

Amril Amarullah

(AP Photo/Tom Maliti)

VIVAnews - Enam Kapal Perang Indonesia (KRI) dari Komando Armada Kawasan Timur (Koarmatim) masih menjaga perbatasan RI-Malaysia di Ambalat, Kalimantan Timur. Penjagaan ini dilakukan untuk mencegah masuknya kapal perang Malaysia ke perairan Ambalat.

"Persiapan itu sudah dilakukan sejak 2005 awal-awal mencuatnya sengketa Ambalat, dan hanya saja saat ini kita tingkatkan tensinya," kata Kepala Dinas Penerangan Komando Armada Timur, Letnan Kolonel, Tony Saeful saat dihubungi VIVAnews, Rabu 3 Juni 2009.

Tony mengatakan, Komando Armada Timur TNI AL masih siaga dengan mempersiapkan enam KRI dan tiga pesawat intai maritim Nomad di Tarakan. Selain itu, penjagaan juga dilakukan di Sebatik oleh pasukan Marinir yang juga di dukung pangkalan TNI AL dari Tarakan dan Nunukan.

Sebelumnya, Kapal perang Malaysia dari jenis Fast Attack Craft Malaysia KD Baung-3509, Sabtu pagi (30/5) pukul 06.00 WITA, secara terang-terangan melakukan provokasi memasuki perairan NKRI sejauh 7,3 mil laut pada posisi 04 00 00 Utara 118 09 00 Timur dengan kecepatan kapal 11 knot, baringan 128 serta halu 300, tepatnya di sekitar sebelah tenggara mercu suar Karang Unarang.

Titik posisi pelanggaran kapal Malaysia ini berhasil dideteksi melalui radar KRI Untung Suropati-872 yang tengah berpratoli di perairan Ambalat pada posisi 04 04 80 Utara – 118 03 10 Timur.

Menyikapi hasil pendeteksian di radar tentang adanya kapal asing memasuki wilayah NKRI, KRI Untung Suropati-872 yang dikomandani Mayor Laut (P) Salim memerintahkan ABK melaksanakan peran tempur bahaya kapal permukaan untuk melakukan pengejaran kapal asing.

Dua KRI lain masing-masing KRI Pulau Rimau dan KRI Suluh Pari yang juga tengah berpatroli di sektor perbatasan sebelah utara perairan Ambalat bergabung melaksanakan pengejaran.

Setelah mendekati titik pengejaran dan berhasil mengidentifikasi secara visual kapal tersebut, diketahui kapal tersebut adalah KD Baung-3509, yaitu kapal sejenis dengan KD Yu-3508 yang pada 24 Mei lalu juga telah melanggar kedaulatan NKRI.

Kapal dari class Jerong berbobot 244 ton dengan panjang 44,9 meter serta lebar 7 meter tersebut dibangun di Jerman tahun 1976. Dari posisinya jelas diketahui kapal Malaysia ini terbukti memasuki wilayah perairan NKRI sejauh 7,3 mil laut.

Mengetahui kapal perang Malaysia kembali memasuki perairan NKRI, komandan KRI Untung Suropati-872 mencoba melaksanakan kontak komunikasi radio dengan komandan KD Baung-3509, namun kapal bermeriam 57 mm dan 40 mm tersebut menutup radio dan tidak mau menjalin komunikasi.

Selanjutnya KRI Untung Suropati melaksanakan intercept sampai dengan jarak 400 yard, namun komunikasi masih belum terjalin dan KD Baung-3509 sama sekali tidak mengindahkan peringatan dari KRI Untung Suropati.

Karena tidak juga terjalin komunikasi radio, maka KRI Untung Suropati mencoba memberi komunikasi isyarat sekaligus melaksanakan shadowing (membayangi secara ketat) untuk memaksa KD Baung-3509 keluar dari perairan NKRI.

Selama proses shadowing keluar NKRI, KD Baung telah melakukan kegiatan harassment dengan 4 kali manuver zig-zag serta meningkatkan kecepatan kapal yang sangat membahayakan KRI Untung Suropati.

Setelah selama 1,5 jam terjadi ketegangan saat membayangi kapal Malaysia tersebut, KRI Untung Suropati akhirnya berhasil menghalau dan mengusirnya sampai batas wilayah NKRI.

Tidak lama setelah KD Baung-3509 memasuki perairan Malaysia sebuah helikopter Malaysia melintas di atas kapal tersebut dalam posisi memberikan perlindungan. Mengetahui hal ini KRI Untung Suropati mengontak unsur Patroli Udara TNI AL Nomad P-834 yang berada di Tarakan,

Selanjutnya pesawat intai maritim tersebut terbang menuju posisi ikut membantu penghalauan kapal perang Malaysia.• VIVAnews

Selasa, 02 Juni 2009

Sengketa Ambalat

"Diplomasi Harus Ditunjang Kekuatan Tempur"

Menurut Ikrar Nusa Bakti, sengketa Ambalat mengandung sisi pertarungan militer.

Selasa, 2 Juni 2009, 16:20 WIB

Ita Lismawati F. Malau, Anggi Kusumadewi

Ikrar Nusa Bhakti (Antara/ Widodo S Jusuf)

VIVAnews - Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti menilai penyelesaian konflik Ambalat tidak cukup hanya dengan diplomasi. Menurutnya, masalah Ambalat mengandung sisi pertarungan militer.

"Era ini adalah era darurat dimana diplomasi harus ditunjang dengan kekuatan tempur," kata Ikrar dalam diskusi bertajung 'Manajemen Pemerintahan Sipil-Militer vs Militer-Sipil' di Jakarta, Selasa 2 Juni 2009. Oleh karena itu, menurutnya, pertahanan Indonesia harus diperkuat.

Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu juga mengkritisi kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Menurutnya, seharusnya pimpinan negara bisa mengkoordinir semua kekuatan untuk memenangkan pertempuran. "Siapa coba yang menurunkan anggaran pertahanan dua kali dalam satu periode."

Ia pesimis Ambalat akan dimenangkan Indonesia jika masalah itu dibawa ke Mahkamah Internasional. "Saya khawatir, nanti akan berujung seperti Sipadan dan Ligitan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan menilai politik luar negeri yang dianut Demokrat adalah mengutamakan diplomasi. "Saat ada pemotongan anggaran, tidak hanya Dephan. Semua departemen kena," jelasnya.

Selain itu, Syarif berpendapat TNI pun tidak bisa langsung menembak kapal Malaysia yang masuk perairan Indonesia. "Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Semua harus melalui diplomasi," jelasnya.

Menurutnya, cara-cara konfrontasi terlalu beresiko. "Apa kita siap menghadapi kapal Malaysia? Apakah kita juga siap untuk memobilisasi massa yang nantinya bisa mati di Malaysia?"• VIVAnews

Indonesian Navy