Senin, 23 Februari 2009

Pulau Miangas Segera Punya Lapangan Terbang

Bendera Filipina pernah berkibar di Pulau Miangas. Ekspresi masyarakat yang kecewa.

Senin, 23 Februari 2009, 12:06 WIB

Elin Yunita Kristanti, Anggi Kusumadewi

VIVAnews - Departemen Pertahanan beraksi mengamankan pulau-pulau terluar Indonesia, termasuk Pulau Miangas. Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono mengatakan pembangunan infrasruktur pertahanan segera dilakukan di pulau yang berbatasan dengan Filipina itu.

"Diantaranya pembangunan pos TNI. Disamping itu juga ada penempatan personel TNI, pelaksanaan patroli, pengintaian, dan pengamanan baik laut maupun udara," kata Juwono dalam rapat dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Senin 23 Februari 2009.

Masyarakat Miangas, yang justru merasa lebih 'Filipina' daripada sebagai bangsa Indonesia akan didekatkan dengan sebangsanya. Menurut Juwono, di pulau yang terletak di Sulawesi Utara itu akan dibangun lapangan terbang perintis. " Untuk membuka keterisolasian," tambah dia.

Ditambahkan Juwono, dengan adanya lapangan perintis, pesawat perintis bisa mendarat di Miangas. TNI, tambah dia, sudah mengusulkannya ke Departemen Perhubungan. Sebab,"mengacu ketentuan penerbangan sipil yang ditangani Departemen Perhubungan," tambah dia.

Isu Miangas sempat ramai pasca pernyataan Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno bahwa Filipina mengklaim ada wilayah lautnya masuk ke wilayah pulau tersebut. Namun, isu itu dibantah Departemen Luar Negeri. Menurut Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda, Miangas mutlak milik Indonesia.

Indonesia, yang kepulauan, punya banyak batas wilayah dengan negara lain. Wilayah darat Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan di laut berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura. Sementara itu, wilayah yurisdiksi Indonesia di laut berbatasan dengan Australia, Filipina, India, Malaysia, Papua Nugini, Republik Palau, Vietnam, Thailand, dan Timor Leste.

Namun, diakui atau tidak perhatian pada batas-batas wilayah terluar Indonesia masih minim. Presiden Yudhoyono pernah mengatakan wilayah daratan terpencil maupun pulau lainnya harus menjadi perhatian dan pemerintah harus melakukan sesuatu untuk warga di daerah-daerah tersebut.

Pernyataan Yudhoyono disampaikan pasca insiden kekerasan oleh oknum polisi di Pulau Miangas tahun 2005. Saat itu, bendera Filipina berkibar di Miangas sebagai ekspresi dan kekecewaan masyarakat.

• VIVAnews

Kamis, 12 Februari 2009

KSAL: Filipina Tak Bisa Klaim Myangas

Filipina mengklaim ada wilayah lautnya masuk ke wilayah Pulau Myangas, Sulawesi Utara.

Kamis, 12 Februari 2009, 14:21 WIB

Elin Yunita Kristanti, Mohammad Adam

VIVAnews - Perebutan wilayah perbatasan bisa memanaskan hubungan antar negara. Baru-baru ini Filipina mengklaim ada wilayah lautnya masuk ke wilayah Pulau Myangas, Sulawesi Utara, perbatasan Indonesia-Filipina sebagai daerah teritorialnya. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno menegaskan Pulau Myangas adalah wilayah Indonesia.

"Silahkan saja mereka [Filipina] punya perhitungan demikian. Tapi, tidak bisa mengklaim otomatis bahwa itu adalah wilayahnya dia," kata Tedjo Edhy saat ditemui di Gedung Dewan, Senayan, Jakarta, Kamis 12 Februari 2009.

Pulau Myangas, kata Tedjo, memang dekat dengan Filipina, namun secara geografis, pulau yang berbatasan langsung dengan Filipina itu adalah wilayah Indonesia. "Itu adalah titik dasar pengembangan wilayah kita ke depan," lanjut Tedjo.

Soal beda perhitungan, tambah dia, harus dibicarakan secara diplomatis. "Melalui Departemen Perhubungan tentunya," tambah dia.

Meski ada masalah klaim-mengklaim, kata Tedjo, Angkatan Laut Indonesia dan Angkatan Laut Filipina tak lantas berseteru di perairan. Keduanya justru melakukan patroli bersama di wilayah perbatasan. " Dia [Filipina] mengamankan wilayah kita tapi tidak bicara masalah klaim. Kita sangat akrab dengan mereka," tambah Tedjo.

Indonesia, yang kepulauan, punya banyak batas wilayah dengan negara lain. Wilayah darat Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan di laut berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura. Sementara itu, wilayah yurisdiksi Indonesia di laut berbatasan dengan Australia, Filipina, India, Malaysia, Papua Nugini, Republik Palau, Vietnam, Thailand, dan Timor Leste.

Sebelumnya, Indonesia dan Singapura telah menyepakati perbatasan baru yakni Pulau Nipa bagian utara. Tindak lanjutnya kesepakatan resmi soal perbatasan baru akan ditandatangani kedua negara pada bulan Februari 2009.

• VIVAnews

Selasa, 25 November 2008

Navy helps fight drug trafficking

Mon, 11/24/2008 11:35 AM | National

BATAM: Navy Chief of Staff Adm. Tedjo Edhy Purdijatno signed Saturday an MoU with the National Narcotics Agency in the fight against drug trafficking.

Tedjo said the agreement would allow the Navy to help prevent drug trafficking by sea, given the vulnerability of maritime borders to narcotics-related criminal activities.

The Navy chief also inked an agreement with the director general of taxes and excise, the director general of sea transportation and the director general of fisheries and marine resources control and supervision, on the prevention of crimes at sea, also covering the lending of a 12.7 mm weapon and its ammunition to support law enforcement at sea. -- JP

Minggu, 16 November 2008

Foreign officers complete study

Sat, 11/15/2008 10:57 AM | National

JAKARTA: Navy chief of staff Adm. Tedjo Edhy Purdijatno closed Friday a training program for 128 Navy Staff and Command School officers that was attended by eight foreign officers from eight countries.

The foreign officers represented the United States, Australia, India, Malaysia, Singapore, Thailand, the Philippines and Pakistan.

Tedjo said the school was a center of excellence that was expected to generate thinkers who would contribute to maritime development in Indonesia.

The annual course lasted 10 months. Participating officers were ranked major or lieutenant colonel.

The school has so far graduated 3,402 officers, including 170 foreign officers from 15 countries thanks to a cooperation agreement between Indonesia and the participating countries. -- JP

Rabu, 08 Oktober 2008

Navy detains three Vietnamese boats

Tue, 10/07/2008 9:56 AM | National

JAKARTA: The Indonesian Navy has detained three Vietnamese fishing vessels for alleged poaching in Indonesian waters off Riau Islands, the Navy headquarters said here Monday.

"The three fishing boats carrying the Vietnamese flag are now being detained at Ranai naval base in Riau Islands," Navy headquarters spokesman Commodore Iskandar Sitompul said.

He said the three boats had been intercepted by Navy ship KRI Imam Bonjol-383 inside Indonesia's Exclusive Economic Zone. They were stopped for using trawls and were later found to lack required fishing documents.

"By stopping them, the Navy prevented potential state losses of Rp 500 million (US$52,632)," Iskandar said.

The three boats were skippered by Than Liem, Lam Van Tu and Ta Minh Tri Chu and crewed by a combined 45 sailors. -- JP

Kamis, 10 Juli 2008

Navy chief promoted to full admiral

Tue, 10/07/2008 9:58 AM | National

JAKARTA: Navy chief of staff Tedjo Edhy Purdijatno has been promoted to full admiral just three months into his tenure.

Tedjo announced the news of his promotion to Indonesian Military (TNI) commander Gen. Djoko Santoso at the TNI headquarters in Cilangkap, East Jakarta, on Monday.

Djoko told Navy under Adm. Tedjo to increase security around outlying islands, particularly those that were uninhabited or unmanaged, citing chronic reports of transnational crimes in the areas, including piracy, illegal fishing and smuggling.

President Susilo Bambang Yudhoyono installed Tedjo as head Navy chief in July. He replaced Adm. Sumardjono, who retired after nine months of service. -- JP

Navy chief promoted to full admiral

Tue, 10/07/2008 9:58 AM | National

JAKARTA: Navy chief of staff Tedjo Edhy Purdijatno has been promoted to full admiral just three months into his tenure.

Tedjo announced the news of his promotion to Indonesian Military (TNI) commander Gen. Djoko Santoso at the TNI headquarters in Cilangkap, East Jakarta, on Monday.

Djoko told Navy under Adm. Tedjo to increase security around outlying islands, particularly those that were uninhabited or unmanaged, citing chronic reports of transnational crimes in the areas, including piracy, illegal fishing and smuggling.

President Susilo Bambang Yudhoyono installed Tedjo as head Navy chief in July. He replaced Adm. Sumardjono, who retired after nine months of service. -- JP